Dalam mempersiapkan Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung melalui Bidang Statistik dan Persandian melakukan Rapat Koordinasi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 di Ruang Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika mulai pukul 08.30 WIB s.d. selesai. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pejabat / staff pelaksana pada BPS, BAPPEDA, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan serta Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
Acara dibuka oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Haryono, S.Sos.,M.A.P. Beliau menyampaikan mengenai pentingnya pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung. Selama ini banyak kebijakan-kebijakan dan kegiatan teknis dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten yang telah dilaksanakan, akan tetapi pada penilaian EPSS tahun 2023 nilai untuk Kabupaten Tulungagung masih dalam kategori kurang. Kepala Bidang Statistik dan Persandian berharap kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Pejabat / Staff pelaksana dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan terkait pelaksanaan pembinaan statistik sektoral bahwasannya telah dilaksanakan pembinaan namun belum ke semua Perangkat Daerah. BPS menyampaikan bahwa untuk pembinaan statistik sektoral yang lebih efektif adalah fokus ke beberapa Perangkat Daerah agar tiap pembinaan yang dilakukan dapat lebih maksimal. Terkait penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), BPS akan terus berupaya memberikan advokasi terkait pemahaman untuk setiap indikator-indikator dalam penilaian EPSS. Selain itu, BPS juga akan memberikan contoh-contoh bukti dukung pada masing-masing indikator agar masing-masing indikator dapat diberikan nilai lebih tinggi. Pada kesempatan ini pula, BPS menyampaikan pemahaman terkait penilaian EPSS untuk domain pertama yaitu Prinsip SDI.
Pejabat / Staff pelaksana Bidang Statistik dan Persandian menyampaikan beberapa hasil kebijakan-kebijakan yang sedang di susun untuk pemenuhan bukti dukung pada penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) antara lain adalah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan Metadata Kegiatan, Indikator dan Variabel, SOP terkait Penyusunan Standar Data, SOP terkait Penetapan Daftar Data dan Pengumpulan Data serta SOP terkait Pengajuan Kegiatan Statistik. Harapannya, dengan beberapa SOP yang telah disusun dapat menjadi bukti dukung yang kuat dalam meningkatkan penilaian EPSS.
Pejabat / Staff pelaksana dari Dinas Perhubungan menyampaikan akan mendukung Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) ini dengan mencoba untuk melengkapi bukti dukung dari semua indikator penilaian yang dibutuhkan. Dinas Perhubungan siap untuk mengupayakan agar pemenuhan bukti dukung dapat memberikan nilai yang lebih saat dilakukan penilaian. Dari Dinas Kesehatan juga akan berupaya yang sama dengan Dinas Perhubungan dengan memberikan bukti dukung yang dibutuhkan.
